ALAUD (BK): Sekretaris Daerah Kabupaten Talaud,
Provinsi Sulawesi Utara, Djemi Gagola, berharap harga eceran tertinggi
(HET) bahan bakar minyak (BBM) ke daerah kepulauan diatur pemerintah
kabupaten.
"Hal ini penting untuk mencegah permainan harga yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mendistribusikan BBM ke pulau-pulau terluar yang ada di Kabupaten Talaud," kata Gagola.
Dia mencontohkan, tingginya harga BBM jenis premium, solar dan minyak tanah di Pulau Miangas yang sampai beberapa kali lipat dibanding harga dasar yang ditetapkan pemerintah yang berlaku di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Di Pulau Miangas, harga minyak tanah mencapai Rp25 ribu per liter, premium Rp20 ribu per liter sedangkan solar Rp7.500 per liter.
Perbedaan penentuan harga ini, kata dia, tidak akan terjadi apabila HET untuk pulau-pulau terluar diatur oleh pemerintah kabupaten, bukan oleh Agen Premium Minyak Solar (APMS).
"Pemerintah kabupaten memang tidak diberikan kewenangan mengatur hal ini. Padahal disparitas harga BBM sangat mencolok dan sukar untuk dikendalikan," kata dia.
Bila HET BBM di daerah kepulauan sudah diatur, kata dia, harus dipikirkan lagi adanya angkutan khusus untuk mendistribusikan BBM ke daerah kepulauan.
Karena itu, kata dia, penting di setiap kepulauan memiliki sarana penampungan BBM sehingga bisa bertahan hingga dua pekan.
"Kapal pengangkut dan sarana penampung harus sama-sama diperhatikan sehingga nelayan tidak mengalami kesulitan mendapatkan minyak tanah. Selain itu nelayan membeli BBM dengan harga yang wajar dan terjangkau," katanya.
"Hal ini penting untuk mencegah permainan harga yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mendistribusikan BBM ke pulau-pulau terluar yang ada di Kabupaten Talaud," kata Gagola.
Dia mencontohkan, tingginya harga BBM jenis premium, solar dan minyak tanah di Pulau Miangas yang sampai beberapa kali lipat dibanding harga dasar yang ditetapkan pemerintah yang berlaku di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Di Pulau Miangas, harga minyak tanah mencapai Rp25 ribu per liter, premium Rp20 ribu per liter sedangkan solar Rp7.500 per liter.
Perbedaan penentuan harga ini, kata dia, tidak akan terjadi apabila HET untuk pulau-pulau terluar diatur oleh pemerintah kabupaten, bukan oleh Agen Premium Minyak Solar (APMS).
"Pemerintah kabupaten memang tidak diberikan kewenangan mengatur hal ini. Padahal disparitas harga BBM sangat mencolok dan sukar untuk dikendalikan," kata dia.
Bila HET BBM di daerah kepulauan sudah diatur, kata dia, harus dipikirkan lagi adanya angkutan khusus untuk mendistribusikan BBM ke daerah kepulauan.
Karena itu, kata dia, penting di setiap kepulauan memiliki sarana penampungan BBM sehingga bisa bertahan hingga dua pekan.
"Kapal pengangkut dan sarana penampung harus sama-sama diperhatikan sehingga nelayan tidak mengalami kesulitan mendapatkan minyak tanah. Selain itu nelayan membeli BBM dengan harga yang wajar dan terjangkau," katanya.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !